News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/02/04-03-Tidak-Siap-Kemendikbud-Tidak-Akan-Memberi-Sanksi.jpg"><img src="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/02/04-03-Tidak-Siap-Kemendikbud-Tidak-Akan-Memberi-Sanksi-300x182.jpg" /></a>Harianjogja.com, JOGJA-Meski menyatakan diri tidak siap menjadi percontohan Ujian Akhir Nasional (UAN) Online 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak akan memberikan sanksi.
“Dari ketidaksiapan DIY, tidak ada sanksi khusus dari Kementerian,” tandasnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kadarmanta Baskara Aji, Selasa (3/1/2015).
Aji menyampaikan pada UAN 2015 jumlah peserta mencapai 148.000 orang. Secara detil ia menyampaikan 51.000 siswa dari jenjang pendidikan SD, 49.000 siswa SMP dan 48.000 siswa dari SMA dan SMK.
Total DIY memiliki 214 SMK yang berstatus negeri dan swasta. Adapun dalam jumlah tersebut hanya 50 sekolah atau kurang dari 25% yang siap melaksanakan UAN Online 2015.
Hingga saat ini, persiapan UAN masuk tahapan lelang percetakan.
Rabu, 4 Februari 2015 19:20 WIB | Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja |
Repro: <a href="http://jogja.solopos.com/baca/2015/02/04/uan-online-2015-tidak-siap-kemendikbud-tidak-akan-memberi-sanksi-574214" target="_blank">jogja.solopos.com</a>

Berikan komentar

<a href="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/02/05-02-Disdikpora-Gunungkidul-Siapkan-4-Sekolah.jpg"><img class="size-medium wp-image-6383 aligncenter" alt="05-02 Disdikpora Gunungkidul Siapkan 4 Sekolah" src="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/02/05-02-Disdikpora-Gunungkidul-Siapkan-4-Sekolah-300x174.jpg" width="300" height="174" /></a>Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul menyiapkan empat sekolah untuk menggelar Ujian Nasional (UN) secara online. Keempat sekolah yang ditunjuk meliputi satu Sekolah Menengah Atas dan tiga Sekolah Menengah Kejuruan.
Sekretaris Disdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid menjelaskan empat sekolah tersebut seluruhnya berada di Kecamatan Wonosari yakni, SMA N 1 Wonosari, SMK N 1 Wonosari, SMK N 2 Wonosari dan SMK N 3 Wonosari.
“Kita sudah mempersiapkannya. Kalau sewaktu-waktu diminta menyodorkan, maka sekolah-sekolah itu kami jadikan kandidat utama untuk melakukan UN online,” kata Bahron kepada Harianjogja.com, Rabu (4/2/2015).
Dia menjelaskan penunjukkan tersebut berdasarkan pada fasilitas yang dimiliki sekolah. Disdikpora menilai keempat sekolah tersebut memiliki sarana prasarana memadai sehingga dapat melaksanakan ujian tersebut. Menurut Bahron, penunjukan tersebut juga belum ada kepastian. Sebab, disdikpora juga masih menunggu jawaban dari sekolah yang bersangkutan.
“Kami tidak bisa asal tunjuk, karena juga harus memerhatikan kesiapan di sekolah,” katanya.
Dia menambahkan untuk persiapan, Disdikpora Gunungkidul telah berkoordinasi dengan Disdikpora DIY. Mantan Kepala Bidang Pendidikan Menengah itu pun berharap besar agar sekolah yang ditunjuk tidak keberatan melaksanakan ujian secara online.
“Kalau sudah tidak ada masalah, langkah selanjutkan bisa melakukan sosialisasi kepada para siswa terkait pelaksanaan ujian dengan model yang baru,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Wonosari Rahmat Basuki mengaku siap melaksanakan UN secara online. Pasalnya, dari sisi fasilitas juga sudah memenuhi, sehingga ujian tersebut bisa dilaksankan. Keyakinan Rahmat tidak lepas keberadaan jurusan Teknik Informatika dan Multi Media di sekolah tersebut. oleh karenanya, sarana prasarana yang ada di jurusan itu bisa digunakan untuk ujian secara online.
“Saya kira pelaksanaan unjian secara online lebih aman dan juga lebih menghemat biaya. Namun, sebelum itu dilaksanakan harus ada sosialisasi dan perisapan yang benar-benar matang,” ungkapnya.
Kamis, 5 Februari 2015 16:40 WIB
Repro: <a href="http://jogja.solopos.com/baca/2015/02/05/un-online-2015-disdikpora-gunungkidul-siapkan-4-sekolah-574581" target="_blank">jogja.solopos.com</a>

Disdikpora Gunungkidul Siapkan 4 Sekolah

<a href="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/02/04-01-Benarkah-Soal-Unas-Online-Lebih-Sulit.jpg"><img class="size-medium wp-image-6368 aligncenter" alt="04-01 Benarkah Soal Unas Online Lebih Sulit" src="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/02/04-01-Benarkah-Soal-Unas-Online-Lebih-Sulit-300x193.jpg" width="300" height="193" /></a>JAKARTA - Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam berharap masyarakat tidak terlalu mencemaskan pelaksanaan ujian nasional (unas) online (computer based test/CBT). Sebab tingkat kesulitan unas online maupun yang konvensional (berbasis kertas LJK) sama saja.
Dia menjelaskan, butir soal unas online dengan cetak memang berbeda. Cara ini diambil untuk antisipasi kebocoran soal ujian. Sebab jumlah hari pelaksanaan unas berbasis online lebih lama dibanding unas konvensional.
"Jumlah unit komputernya kan terbatas, jadi butuh hari yang lebih banyak," katanya di Jakarta kemarin.
Pemerintah akan segera mengumumkan jadwal pelaksanaan unas online. Sebelum itu, Kemendikbud sudah menargetkan pelaksanaan unas online ada di 862 unit SMA/SMK mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta itu mengatakan, keputusan final sekolah-sekolah yang akan melaksanakan unas online ada di dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.
Nizam mengatakan dari tingkat kesulitan, tidak ada perbedaan antara soal unas online maupun yang LJK. Begitu pula untuk komposisi soal berbentuk grafis, gambar, maupun cerita/narasi, juga sama antara dua model unas itu.
Sehingga tidak benar anggapan bahwa tingkat kesulitan unas online lebih tinggi dibandingkan yang berbasis LJK.
Kemendikbud sudah melakukan persiapan-persiapan teknis terkait dengan piloting unas online itu. Seperti rencana penanaman materi soal ujian di dalam komputer peserta ujian. "Jadi ketika dipakai ujian, sistem operasi komputer sudah di-lock (dikunci, red)," jelas dia.
Sehingga peserta ujian tidak bisa membuka program atau aplikasi lain di komputer untuk ujian itu.
Nizam juga menjelaskan peserta ujian tidak perlu khawatir ketika di tengah pengerjaan ujian tiba-tiba komputer macet atau bahkan lampu padam. Dalam sistem software yang sudah dirancang, dibuat sistem penyimpanan otomatis setiap soal yang sudah dijawab siswa.
Kemudian untuk pengumuman hasil ujian, Nizam mengatakan meski berbasis online, nilai ujiannya tidak langsung keluar. "Berbeda dengan tes CPNS online, yang nilai ujiannya langsung keluar," ujarnya.
Nizam menuturkan nilai unas online maupun yang LJK akan dikeluarkan bersama-sama untuk menjaga keadilan perlakuan. (wan/end)
Rabu, 04 Februari 2015 , 05:48:00
Repro: <a href="http://www.jpnn.com/read/2015/02/04/285470/Benarkah-Soal-Unas-Online-Lebih-Sulit" target="_blank">jpnn.com</a>

Benarkah Soal Unas Online Lebih Sulit?

Tidak Siap, Kemendikbud Tidak Akan Memberi Sanksi

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

DALAM Apresiasi Duta Merdeka Belajar 2024 yang dilaksanakan Ditjen PDM melalui PDM-05 Kemitraan Daerah di Sanur, Bali, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa UPT adalah garda terdepan dalam advokasi Kebijakan Merdeka Belajar kepada pemerintah daerah, dan memfasilitasi kebutuhan dunia usaha serta industri.

“UPT tidak hanya pelaksana kebijakan, tapi agen perubahan yang memastikan setiap target pendidikan tercapai,” ujar menteri yang akrab disapa Mas Menteri ini, di Sanur, Bali, Kamis, 3 Oktober 2024.

Mas Menteri menambahkan bahwa momentum apresiasi ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Merdeka Belajar di seluruh Indonesia.

“Ini adalah langkah untuk memastikan bahwa pendidikan kita tetap relevan dengan perkembangan zaman, dengan inovasi sebagai kunci utama,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mas Menteri mengajak UPT untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di seluruh Indonesia. Karena kolaborasi adalah kunci untuk menyukseskan Kebijakan Merdeka Belajar.

Selain itu, Mas Menteri juga mengingatkan tantangan besar yang dihadapi pendidikan nasional, dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik.

"Mencapai prestasi di masa tenang itu mudah. Namun, mencapai prestasi di tengah perubahan dan transformasi adalah tantangan yang jauh lebih sulit. Karena itu, saya sangat bangga memberikan apresiasi ini," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mas Menteri memberikan Apresiasi Duta Merdeka Belajar kategori Utama kepada tujuh UPT. Untuk UPT PDM adalah BPMP Provinsi D. I. Yogyakarta, BPBMP Provinsi Jawa Tengah, dan BBPMP Provinsi Jawa Timur. Sementara UPT GTK adalah BGP Provinsi Riau, BBGP Provinsi Sumatra Utara, dan BGP Provinsi Papua. Sedangkan UPT Vokasi adalah BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika.

UPT lainnya juga memperoleh penghargaan dengan kategori yang berbeda-beda.*

medium_Screenshot_7.png

small_Screenshot_7.png

thumbnail_Screenshot_7.png

Screenshot_7.png

Kembali UPT Adalah Garda Terdepan Advokasi KMB kepada Pemda

Sanur, Bali, 1 Oktober 2024 – Kehadiran teknologi digital, seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) berhasil membantu lebih dari 4 juta tenaga pendidik dalam meningkatkan kompetensi mengajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Di sisi lain, Rapor Pendidikan telah membantu lebih dari 80 persen kepala sekolah dalam merencanakan pembenahan sekolah yang lebih efisien. Melalui pengembangan selama lima tahun terakhir, ekosistem teknologi yang saat ini telah dikembangkan berfokus untuk mengembangkan kemampuan guru dan pendamping sehingga dapat mengajar murid dengan lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril, pada sesi Deep Dive 1: “PreK12 Tech Ecosystem: Empowering Educational Actors and Revolutionizing Learning Culture” di hari pertama penyelenggaraan Gateways Study Visit Indonesia (GSVI) 2024.

Iwan menyoroti bahwa selama pandemi Covid-19, Indonesia menempati posisi kedua secara global sebagai negara yang mengalami kehilangan pembelajaran (learning loss) sebanyak 644 hari. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengintervensi transformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar, yang membawa visi untuk menciptakan pemelajar sepanjang hayat (lifelong learners) berkarakteristik baik dan berdasar pada ideologi Pancasila.

“Untuk itulah kami membuat perubahan radikal dalam pendekatan terhadap teknologi. Pertama, teknologi harus menjadi bagian dalam desain program bukan sekadar adisionalitas (after thought). Kami juga mengutamakan kepentingan pengguna, baik dari sisi kualitas, kinerja, aplikasi yang dapat diandalkan, serta desain yang mudah digunakan. Pengguna perangkat paling sederhana pun dapat mengakses aplikasi kami. Terakhir, tentunya tim berkualitas terdepan yang bekerja tanpa henti untuk terus mengembangkan sistem ini,” urai Iwan.

Iwan menambahkan, saat ini ada 4,3 juta pengguna aktif PMM, dengan partisipasi 7 kali lipat meningkat dibanding 2019. Dari angka tersebut, 52 persen pengguna berada di wilayah pedesaan, dengan total 144.000 komunitas di seluruh Indonesia. Selain itu, saat ini sudah ada 1,3 juta bahan ajar yang diunggah guru ke dalam PMM.

“Yang menjadi daya ungkit, atau yang kami sebut hockey stick growth, adalah ketika kami memfasilitasi komunitas untuk berbagi (community sharing) pada PMM di Juli 2022. Di sini kami melihat bahwa sesungguhnya guru dan kepala sekolah senang belajar dari satu sama lain. Selain itu, kebijakan yang tidak menjadikan adopsi ini sebagai kewajiban, juga menjadikan minat pengguna terus meningkat,” lanjut Iwan.

Pun demikian, capaian positif ini tidak muncul serta-merta. Kemendikbudristek, yang mengombinasikan antara teknologi dan pendidikan dalam payung Merdeka Belajar, menunjukkan agar ekosistem teknologi digunakan oleh guru, kepala sekolah, hingga kepala dinas sebagai agen perubahan. Maka itu, perubahan kerangka berpikir dan proses adaptasi teknologi dari para aktor pendidik juga menjadi salah satu faktor penentu utama. 

Kepala SDN 066 Pekkabata, Sulawesi Barat, Erniwati, menyatakan, “Rapor Pendidikan bagai kompas bagi saya dalam tiga tahun menjabat sebagai kepala sekolah. Awalnya tata sekolah tidak dapat merepresentasikan tujuan satu tahun ke depan karena tidak ada data tentang kondisi riil di sekolah kami. Dengan hadirnya aplikasi berbasis teknologi Rapor Pendidikan ini, saya bisa bisa melihat capaian siswa saya dalam data literasi dan numerasi, sehingga perencanaan pun dapat dibuat berbasis data. Bahkan gambaran karakter siswa dan iklim pendidikan saya yang selama ini adalah konsep abstrak di kepala saya, sekarang muncul sebagai data riil.”

Cerita berbeda dibagikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kholid, yang dalam perannya sehari-hari banyak bersinergi dengan para kepala sekolah untuk pengembangan kapasitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Sebelumnya kompleksitas evaluasi, perencanaan, dan implementasi program-program untuk peningkatan kualitas sekolah ini membebani mereka. Namun seiring dengan keberadaan Rapor Pendidikan, proses pemetaan akar masalah hingga pencarian solusi ini berjalan lebih mudah karena otomatis tersaji di platform tersebut, usai data-data terisi.  

"Awalnya jelas sulit dalam mengatur tata kelola sekitar 1.400 satuan pendidikan di Kabupaten Pekalongan dengan kondisi geografi yang mencakup gunung, darat, hingga pesisir yang berbeda konteks. Semula untuk mendapatkan laporan situasi, kami membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga satu bulan. Intervensi teknologi memangkas proses ini, bahkan laporan dapat kami terima dalam satu hari saja, tanpa memerlukan interaksi langsung. Dampak terhadap ekosistem pendidikan pun menjadi sangat besar, di mana kami bisa memfokuskan penggunaan sumber daya kami dalam membentuk tim yang terdiri dari 2-3 orang untuk mendampingi sekolah-sekolah berdasarkan pemetaan masalah dan situasi,” jelas Kholid. 

Sepanjang sesi pertemuan, delegasi yang datang dari 20 negara baik dari wilayah Asia, Afrika, hingga Eropa, aktif terlibat berdiskusi. Beberapa perwakilan delegasi juga turut menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif yang dijalankan Kemendikbudristek, yang dianggap mampu memberikan solusi pada sebuah ekosistem pendidikan yang kompleks seperti Indonesia. Menutup sesi, Iwan menegaskan ketika teknologi, kebijakan, serta program dapat berjalan berdampingan secara selaras, maka perbaikan pada akses, transparansi dan aksi dapat terlaksana dengan baik.*

 

Sumber:
Siaran Pers Nomor: 470/sipers/A6/IX/2024
Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

medium_Screenshot_8.png

small_Screenshot_8.png

thumbnail_Screenshot_8.png

Screenshot_8.png

Ragam Kisah Inspiratif Aktor Pendidikan Buka Hari Pertama Gateways Study Visit

DIREKTUR Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dirjen PDM), Iwan Syahril, mengapresiasi atas keberhasilan UPT Kemendikbudristek membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif di wilayah kerja masing-masing UPT.

Dirjen PDM menyebut, UPT selaku Duta Merdeka Belajar di daerah harus menjadi agen perubahan yang menghubungkan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-UPT agar setiap anak di Indonesia bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas.

"UPT memiliki peran strategis dalam membumikan Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) di seluruh pelosok negeri. Saya sangat bangga dengan semangat kolaborasi yang terjalin di antara UPT Kemendikbudristek, baik Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP/BPMP), Balai Besar/Balai Guru Penggerak (BBGP/BGP), maupun Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMP/BPPMP) Vokasional,” kata Dirjen PDM.

Dirjen PDM juga menekankan tiga prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh UPT dalam melakukan advokasi KMB di tingkat daerah, yaitu empati, integrasi, dan semangat gotong royong. Ketiganya adalah kunci untuk menghadirkan layanan pendidikan berkualitas di setiap daerah

**Pemda Apresiasi Kinerja UPT**

Di tingkat daerah, Kinerja UPT juga memperoleh apresiasi dari unsur pemda. Pasalnya, dalam implementasi KMB, UPT memainkan peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dicanangkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Advokasi UPT dinilai meringankan pemerintah daerah karena UPT memberikan dukungan yang diperlukan, baik dalam bentuk regulasi, sumber daya, maupun kolaborasi, guna memperkuat sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkualitas.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ery Widaryana, turut memberi apresiasi atas pendampingan yang dilakukan UPT. Ery menyampaikan UPT telah menjadi mitra yang berhasil mendampingi pemda ketika ada kebijakan dari Kemendikbudristek yang sedang dijalankan di daerah.

“Advokasi dan pendampingan dari UPT membuat dinas pendidikan jadi lebih jeli dalam menjabarkan pelaksanaan program-program dari Kemendikbudrsitek. Kami berharap keberadaan dan tugas serta fungsi UPT ke depannya semakin baik,” ujarnya.

Proses advokasi dan kolaborasi yang dilakukan kini telah menampakkan hasil. Jika merujuk pada angka Indeks Standar Pelayanan Minimum, dunia pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan, mencapai peningkatan skor lebih dari 38% dalam 2 tahun terakhir.

Beberapa capaian dari hasil kolaborasi bersama antara UPT dengan para pemangku kepentingan, di antaranya adalah pengangkatan 770 ribu lebih guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan guru secara merata; lebih dari 95% sekolah telah menggunakan data dalam Rapor Pendidikan sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan program sekolah; lebih dari 1.800 SMK telah bertransformasi menjadi SMK Pusat Keunggulan berkolaborasi dengan 720 lebih mitra industri untuk memastikan optimalnya pendidikan vokasi dan penyerapan tenaga kerja SMK, dan berbagai pencapaian lain.

Atas capaian tersebut, Kemendikbudristek menggelar Apresiasi Duta Merdeka Belajar 2024 sebagai bentuk penghargaan kepada UPT yang telah berperan aktif dalam mengadvokasi dan meningkatkan partisipasi serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Selain itu, apresiasi ini bertujuan mendorong agar UPT dapat saling berbagi praktik terbaik terkait strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Ada lima kategori apresiasi yang diberikan Kemendikbudristek dalam gelaran ini, yaitu: Inisiatif Pengembangan SDM; Inisiatif Pengembangan Strategi Pendampingan; Sinergi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar; Dampak Advokasi serta Fasilitasi; dan terakhir Kategori Apresiasi Utama yang merupakan apresiasi tertinggi.*

BERITA

Tidak Siap, Kemendikbud Tidak Akan Memberi Sanksi

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH