News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/03/Literasi-Numerasi-dalam-Pengembangan-Klub-STEAM.jpg"><img src="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/03/Literasi-Numerasi-dalam-Pengembangan-Klub-STEAM-300x251.jpg" /></a>
Buku ini mengangkat pengertian, prinsip dasar, ruang lingkup, struktur, dan pengembangan kegiatan  numerasi secara singkat dan padat. Diterangkan pula pengembangan Klub STEAM dan Klub Wirausaha disertai contoh pengembangannya.
Unduh dokumen, klik <a href="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/07/Seri-Manual-GLS_Literasi-Numerasi-dalam-Pengembangan-Klub-STEAM-dan-Wirausaha-di-Sekolah.pdf" target="_blank">di sini</a>.

Berikan komentar

<a href="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/03/Menumbuhkan-Budaya-Literasi-di-Rumah.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-14013" alt="Menumbuhkan Budaya Literasi di Rumah" src="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/03/Menumbuhkan-Budaya-Literasi-di-Rumah-300x250.jpg" /></a>
Buku ini bercerita tentang peran keluarga dalam menumbuhkan budaya literasi di rumah dan tahapan keterampilan berbahasa anak. Dilengkapi pula dengan cara menumbuhkan minat anak terhadap kegiatan literasi.
Unduh dokumen, klik <a title="Manual GLS_Menumbuhkan Budaya Literasi di Rumah" href="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/07/Seri-Manual-GLS_Kegiatan-Literasi-di-Rumah_Roosie-Setiawan1.pdf" target="_blank">di sini</a>.

&nbsp;

&nbsp;

Seri Manual GLS: Menumbuhkan Budaya Literasi di Rumah

<a href="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/03/Literasi-dalam-Pembelajaran-Berbasis-Proyek.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-14010" alt="Literasi dalam Pembelajaran Berbasis Proyek" src="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/03/Literasi-dalam-Pembelajaran-Berbasis-Proyek-300x251.jpg" /></a>
Buku ini mengungkap bagaimana mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran dan merencanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Ditulis oleh seorang pakar literasi dan tiga guru hebat, buku ini menyajikan contoh proyek yang telah dijalankan SD Gagas Ceria Bandung, Jawa Barat, SMPN 1 Margahayu Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan SMA Semi Palar Bandung, Jawa Barat.
Unduh dokumen, klik <a title="Manual GLS_Literasi dalam Pembelajaran Berbasis Proyek" href="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/07/Seri-Manual-GLS_Literasi-dalam-Pembelajaran-Berbasis-Proyek.pdf" target="_blank">di sini</a>.

&nbsp;

&nbsp;

Seri Manual GLS: Literasi dalam Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Kecakapan Abad XXI

Seri Manual GLS: Literasi Numerasi dalam Pengembangan Klub STEAM dan Wirausaha di Sekolah

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

*Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM) beserta unit kerja dan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungannya, meraih sejumlah penghargaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.*

DITJEN PDM meraih dua penghargaan dari Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Pertama, Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Ketiga, dengan nilai 94,58. Kedua, Unit Pengolah Kearsipan Terbaik Pertama (Unit Kerja Pengolahan Kearsipan Kategori Unit Kearsipan II), dengan nilai 98.91.

Dua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal PDM, Iwan Syahril, pada acara Penganugerahan Penghargaan Mendikbudristek atas Nilai Kerja Anggaran (NKA), Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Unit Pengolah Kearsipan Terbaik Tahun 2023, yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Senayan, Jakarta, Selasa (30/4).

Selain itu, Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Ditjen PDM juga memperoleh penghargaan. Mereka adalah Direktorat PAUD, BBPMP Jateng, ⁠BBPMP Jatim, ⁠BBPMP Jabar, BBPMP Sumbar, ⁠BPMP Banten, BPMP Kaltara, dan ⁠BPMP DKI Jakarta. 

Dalam acara yang disiarkan akun Youtube Kemendikbud RI dan diberitakan laman www.kemdikbud.go.id itu, Mendikbudristek menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kinerja seluruh jajarannya dalam menjalankan tugas dan fungsi secara berkualitas, akuntabel, dan transparan. 

Kinerja anggaran dan akuntabilitas kinerja, tambah Mendikbudristek yang akrab disapa Mas Menteri ini, merupakan dua indikator penting yang menunjukkan seberapa baik kementerian/lembaga dalam menggunakan dan mengelola anggaran, untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis kementerian.

Mas Menteri menambahkan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan dari Gerakan Merdeka Belajar sangat bergantung kepada komitmen seluruh pihak untuk mengedepankan transparansi dalam pengelolaan anggaran, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kita, serta program dan anggaran yang harus fokus pada tiga hal, yaitu alokasi dan pemanfaatan yang berkualitas, berbasis kinerja, dan berorientasi kepada hasil.

“Ketiga hal tersebut harus senantiasa menjadi pedoman kita dalam melanjutkan Gerakan Merdeka Belajar, agar upaya perbaikan layanan pendidikan dan kebudayaan dapat terus dan semakin terakselerasi,” katanya

Lebih lanjut, Mas Menteri mengimbau agar ke depannya, penerapan sistem akuntabilitas kinerja serta sistem pengelolaan dan pemanfaatan anggaran di masing-masing satuan kerja harus menjadi perhatian khusus. ”Seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek perlu menyusun perencanaan dan melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran yang berfokus pada program prioritas dan berbasis pada kebutuhan stakeholder kita,” pungkasnya.

Mas Menteri pun mengucapkan selamat kepada unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek, ”Apresiasi kami setinggi-tingginya atas keberhasilan dalam mengelola akuntabilitas kinerja. Semoga penghargaan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menguatkan komitmen dan kinerja dalam melayani masyarakat.”

Sementara Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menyampaikan bahwa pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi SAKIP pada 312 satuan kerja di Kemendikbudristek. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan jumlah satuan kerja yang predikat SAKIP-nya meningkat. Sebanyak 76,3 persen atau 238 satuan kerja meraih predikat A, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 58,1 persen atau 176 satuan kerja.

Kemudian terkait kinerja, capaian kinerja anggaran Kemendikbudristek juga terus mengalami peningkatan. Selama lima tahun berturut-turut Kemendikbudristek masuk dalam peringkat lima besar kementerian/lembaga yang berkinerja sangat baik, untuk kategori anggaran pagu besar.

Untuk tingkat satuan kerja, pemberian penghargaan diberikan oleh internal Kemendikbudristek, mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jumlah satuan kerja yang mendapat predikat sangat baik pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Dari total 367 satuan kerja, terdapat 313 satuan kerja memperoleh predikat sangat baik, 51 satuan memperoleh predikat baik, dan 3 satuan kerja memperoleh predikat cukup.

Penghargaan berikutnya adalah keterbukaan informasi publik yang bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap unit utama, perguruan tinggi negeri, UPT, dan LLDIKTI. Adapun hasil yang diperoleh, sebanyak 9 satuan kerja meraih kualifikasi informatif, 9 memperoleh predikat menuju informatif, dan 6 memperoleh predikat cukup informatif.

”Perlu upaya membangun kesadaran akan keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja sehingga layanan di Kemendikbudristek dapat berjalan optimal dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat,” ucap Suharti.

Kemendikbudristek bersama dengan Lembaga Arsip Nasional melaksanakan pengawasan kearsipan internal, yang juga dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya kinerja anggaran, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan yang dinamis, meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, serta sumber daya kearsipan.*

large_Penghargaan.jpg

medium_Penghargaan.jpg

small_Penghargaan.jpg

thumbnail_Penghargaan.jpg

Penghargaan.jpg

Ditjen PDM Raih Penghargaan Mendikbudristek

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mendorong pengangkatan Guru Penggerak sebagai Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah. Program Pendidikan Guru Penggerak bertujuan untuk menciptakan pemimpin sekolah yang transformatif dengan mengubah paradigma, perilaku, dan praktik yang berfokus pada siswa. Mereka berperan penting sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong pertumbuhan holistik, aktif, dan proaktif bagi murid.

Implementasi kebijakan ini telah membawa dampak positif yang signifikan bagi sekolah yang mengikutinya. Hal itu diungkapkan Dr. KN. Boy Jayawibawa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali. Ia mengamati terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan Guru Penggerak dan yang non Guru Penggerak. Menurutnya, sekolah dengan kepemimpinan dari Guru Penggerak cenderung melibatkan siswa secara lebih aktif, kreatif, dan berani dalam menyuarakan ide-ide mereka dalam proses pembelajaran.

“Saya sudah melihat perubahan yang lumayan signifikan antara satuan pendidikan yang Kepala Sekolahnya dari Guru Penggerak dengan yang bukan Guru Penggerak, terutama dari peran serta siswanya yang lebih aktif dan ini merupakan kabar baik sehingga kami dapat memanfaatkan Guru Penggerak sebagai pemimpin satuan pendidikan untuk kedepannya,” jelas Jayawibawa.

**Pelopor Pengangkatan Guru Penggerak**

Provinsi Bali telah menjadi salah satu pelopor dalam pengangkatan Guru Penggerak sebagai Kepala Sekolah. Data yang tercatat pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 24 Kepala Sekolah yang diangkat, sebanyak 15 diantaranya telah memenuhi persyaratan sebagai Guru Penggerak. 

Selain itu, tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan program tersebut mencapai 83%. Pada tingkat nasional, Bali menempati peringkat ketiga dalam hal kelebihan pasokan Guru Penggerak dan pemerataan pasokan Guru Penggerak yang diangkat sebagai Kepala Sekolah berdasarkan data per Maret 2024.

Jayawibawa mengungkapkan, bahwa keberhasilan tersebut dapat tercapai berkat kolaborasi yang dilakukan secara baik dengan Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Kabupaten dan Kota, serta kesadaran dari para guru terhadap pentingnya transformasi pendidikan. Kesadaran ini membuat tidak ada kesulitan yang berarti dalam Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah.

“Sejauh ini tidak ada permasalahan yang berarti sebab para guru semua menyadari bahwa memang kedepannya dibutuhkan sebuah transformasi pendidikan. Selain itu juga saya selalu menghimbau kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Bali dalam rapat-rapat koordinasi untuk mengedepankan pengangkatan Kepala Sekolah dari Guru Penggerak” ujar Jayawibawa.

Pada Maret lalu, Pemerintah Provinsi Bali mengadakan agenda Coaching Clinic untuk Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah di Sekolah Menengah Atas dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang Guru Penggerak di tingkat SMA. Kegiatan ini membahas materi mulai dari Kebijakan terkait Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Model Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Implementasi Program Prioritas Kemendikbudristek, serta Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Bali.

**Formasi dan Proses Pengangkatan**

Terkait formasi dan proses pengangkatan kepala sekolah dari Guru Penggerak, Jayawibawa menjelaskan, bahwa untuk tahun 2024 terdapat 11 calon kepala sekolah yang prosesnya tengah dipersiapkan di bulan April. Proses awal dalam akan dimulai dengan merujuk kepada basis data guru yang memiliki sertifikasi Guru Penggerak. Mereka kemudian akan diundang untuk mengikuti proses seleksi untuk posisi Kepala Sekolah. 

“Para guru yang telah mengajukan surat lamaran akan dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 tahun 2021, dengan penekanan khusus pada mereka yang telah memperoleh sertifikasi sebagai Guru Penggerak,” terang Jayawibawa.

Ia turut mengungkapkan harapannya kepada seluruh Guru Penggerak yang telah dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah, yaitu agar mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan yang diberikan. Selain itu, ia berharap bahwa para Guru Penggerak tersebut dapat menjadi contoh yang baik bagi Calon Guru Penggerak maupun yang non Guru Penggerak.

“Ketika seorang Guru Penggerak diberikan amanah kepercayaan untuk menjadi Kepala Sekolah selaku manajer satuan pendidikan, diharapkan mampu menunjukan kinerja yang baik sehingga itu akan menjadi suri teladan bagi teman-teman yang non Guru Penggerak maupun Guru Penggerak lainnya” tegas Jayawibawa.


**Kegiatan Coaching Clinic di SMAN 2 Semarapura**
![gp_bali_sman2semarapura.png](/uploads/gp_bali_sman2semarapura_0282ac87d3.png)

**Kegiatan Coaching Clinic di SMAN 1 Singaraja**
![gp_bali_sman1singaraja.png](/uploads/gp_bali_sman1singaraja_000bbd3bc0.png)

**Kegiatan Coaching Clinic di SMAN 3 Amlapura**
![gp_bali_sman3amlapura.png](/uploads/gp_bali_sman3amlapura_939a38ce7c.png)

**Kegiatan Coaching Clinic di SMAN 1 Tabanan**
![gp_bali_sman1tabanan.png](/uploads/gp_bali_sman1tabanan_25f2bca71d.png)

**Kegiatan Coaching Clinic di SMAN 1 Blahbatuh**
![gp_bali_sman1blahbatuh.png](/uploads/gp_bali_sman1blahbatuh_8a0b9c77a3.png)

**Kegiatan Rapat Persiapan Coaching Clinic di Ruang Rapat GTK Disdikpora**
![gp_bali_disdikpora.png](/uploads/gp_bali_disdikpora_a716777437.png)


large_coaching_clinic_GP_Bali.jpg

medium_coaching_clinic_GP_Bali.jpg

small_coaching_clinic_GP_Bali.jpg

thumbnail_coaching_clinic_GP_Bali.jpg

coaching_clinic_GP_Bali.jpg

Kepala Disdikpora Provinsi Bali: Pengangkatan Guru Penggerak jadi Pemimpin Sekolah Berdampak Signifikan pada Pembelajaran

Kebermanfaatan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/ B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan kini telah dirasakan oleh Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Cianjur. Apresiasi turut diberikan karena kebijakan Merdeka belajar, khususnya Program Guru Penggerak, turut membantu upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten tersebut. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Ruhli menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur menganggap bahwa para Guru Penggerak adalah aset dalam memajukan pendidikan di daerah, sehingga Guru Penggerak diutamakan untuk mengisi posisi kepala sekolah dan pengawas sekolah.

![Cianjur 2.jpg](/uploads/Cianjur_2_7f9dfd19aa.jpg)

“Kami sangat mengapresiasi keberadaan Guru Penggerak sebagai aset bagi pemda. Bupati terus mendorong pengangkatan Guru Penggerak menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Bahkan jika terbukti berhasil ketika menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, Bupati memberikan kesempatan untuk menjadi pejabat struktural di Kabupaten Cianjur,“ ujar Ruhli.

Ia juga mengungkapkan, dengan diangkatnya Guru Penggerak menjadi kepala sekolah/pengawas, hal tersebut turut memberikan dorongan positif bagi guru lainnya untuk berinovasi dan Bergerak  maju dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Para kepala sekolah/pengawas yang diangkat tersebut telah memiliki pengalaman langsung sebagai Guru Penggerak, akan dapat mendorong keberpihakan kebijakan pendidikan pada guru-guru yang berdedikasi tinggi dan berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Cianjur.

![Cianjur 3.jpg](/uploads/Cianjur_3_971a3131d8.jpg)

**Pencapaian Positif Pengangkatan Pengawas Sekolah dari Guru Penggerak**

Pada tahun 2023, Kabupaten Cianjur telah mengangkat 57 Kepala Sekolah dan 63 Pengawas Sekolah dari Guru Penggerak. Hal ini merupakan pencapaian positif dan merupakan salah satu pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah yang terbanyak di Indonesia. 

“Setiap Guru Penggerak yang diangkat menjadi pengawas sekolah, pastinya sudah mempunyai pengalaman di satuan pendidikan, sehingga ketika diangkat menjadi seorang pengawas dia mempunyai kemampuan dan pengalaman. Saya yakin dan percaya setiap Kabupaten memiliki kebijakan dan terobosan masing-masing terkait pengangkatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dari Guru Penggerak.,” kata Ruhli.

Ruhli menjelaskan, Pemkab Cianjur dalam mengangkat Guru Penggerak menjadi kepala sekolah atau utamanya pengawas sekolah, memiliki beberapa pertimbangan. Mulai dari pertimbangan kualifikasi dan kompetensi, kemampuan manajerial kepemimpinan, keterlibatan dan komitmen, kemampuan berkomunikasi, termasuk etika dan integritas. Kualifikasi dan kompetensi, terang Ruhli, memang menjadi pertimbangan pertama karena Guru Penggerak akan memegang posisi strategis untuk memimpin dan mendampingi sekolah sesuai jenjang (PAUD, SD, SMP).

“Mereka harus memiliki pengetahuan, paradigma, life skill, inovasi dan pengalaman dalam bidang pendidikan serta kemampuan untuk manajerial memimpin dan memotivasi PTK, siswa dan komite sekolah,” kata Ruhli.

![Cianjur 4.jpg](/uploads/Cianjur_4_06fbed1857.jpg)

Selain itu perihal manajerial kepemimpinan juga menjadi pertimbangan lainnya, karena penggerak yang akan menempati posisi strategis sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah harus mampu mengambil keputusan atau kebijakan yang cepat, tepat dan valid, memotivasi PTK, dan mengatasi konflik internal maupun external.

“Selain itu keterlibatan dan komitmen, lalu kemampuan berkomunikasi, dan terakhir etika dan integritas. Yang terakhir ini terkait kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas sekolah,” lanjutnya
.
Dalam melakukan pemilihan Guru Penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, Pemkab Cianjur pun, melakukan penghitungan menggunakan beberapa langkah, mulai dari proses identifikasi jumlah Guru Penggerak, evaluasi kualifikasi dan kompetensi, penilaian kemampuan kepemimpinan, dan penentuan jumlah pengawas dan kepala sekolah. 

“Langkah pertama, terkait identifikasi atau menentukan jumlah guru penggerak yang berpotensi untuk menjadi pengawas sekolah ini dapat dilakukan dengan melihat penilaian kinerja guru, pengalaman kerja, kualifikasi pendidikan, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Selain itu ada juga proses evaluasi kualifikasi dan kompetensi yang dilakukan melalui wawancara, observasi kinerja, atau penilaian kompetensi yang relevan,” lanjut Ruhli.

**Terus Berkolaborasi dan Berkoordinasi**

Pemkab Cianjur, terang Ruhli, juga terus melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan jajaran eksekutif dan legislatif di Kabupaten Cianjur untuk bisa mengajukan formasi kepala sekolah atau pengawas sekolah secara optimal. Koordinasi dilakukan melalui dialog intensif  dengan jajaran eksekutif dan legislatif terkait dengan perlunya penambahan jumlah pengawas untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut.

"Kami berupaya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak yudikatif, legislatif, dan komisi. Dalam menciptakan komunikasi memberikan pemahaman, baik keadaan sekolah, siswa, sarana prasarana, dan kelebihan dari guru penggerak baik dijadikan pengawas sekolah maupun kepala sekolah," kata Ruhli.

![Cianjur 1.jpg](/uploads/Cianjur_1_03cf4bb981.jpg)

Khususnya untuk Kabupaten Cianjur, lanjut Ruhli, perhatian pemerintah daerah sangat besar sekali dalam menanggapi pengangkatan Guru Penggerak sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah ini. Ia memberikan memberikan gambaran melalui keseriusan proses yang dilakukan oleh dinas pendidikan. 

"Dampak positif  adanya program ini sangat kita rasakan. Satu bukti nyata yakni dengan  meningkatnya mutu pendidikan, yaitu Rapor pendidikan. Ini tidak terlepas dari kesatuan dan kekompakan. Kami terus menghimbau untuk mengangkat kawan-kawan pendidik menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Reward yang diberikan pemda juga bertujuan agar pendidik terus mengeksplor inovasi sehingga motivasi diri mereka terangkat," tutup Ruhli.

large_Cianjur 6.jpg

medium_Cianjur 6.jpg

small_Cianjur 6.jpg

thumbnail_Cianjur 6.jpg

Cianjur 6.jpg

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur: Pengangkatan Guru Penggerak jadi Kepala dan Pengawas Sekolah Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia

popularNews

BERITA

Seri Manual GLS: Literasi Numerasi dalam Pengembangan Klub STEAM dan Wirausaha di Sekolah

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH