Video

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

Indonesia memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia (718 bahasa), karenanya mempunyai kewajiban untuk melindungi bahasa daerah dari kepunahan. Tugas ini tertera dalam UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa menghormati dan memelihara bahasa daerah merupakan upaya menjaga kekayaan budaya nasional.
Banyaknya jumlah bahasa dan sastra daerah di Indonesia memiliki status dan penanganan yang berbeda-beda. Konservasi dan revitalisasi merupakan upaya pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah agar tidak segera mengalami kepunahan. 


Tahun 2021, Kemendikbudristek telah menyelenggarakan Asesmen Nasional (AN) sebagai evaluasi sistem dengan fokus pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta penilaian kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. 

Kini, Kemendikbudristek menghadirkan platform Rapor Pendidikan yang berisi laporan hasil Asesmen Nasional dan analisa data lintas sektor untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah. Rapor Pendidikan mengintegrasikan berbagai data pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif berbasis data. 

Saksikan peluncuran Rapor Pendidikan Indonesia oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada Jumat, 1 April 2022 pukul 09.30 WIB di YouTube KEMENDIKBUD RI https://youtu.be/NbD96YWKh84! 

#MerdekaBelajar 
#RaporPendidikan 
#IdentifikasiRefleksiBenahi

Peluncuran MERDEKA BELAJAR episode 19: RAPOR PENDIDIKAN INDONESIA

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

MERDEKA BELAJAR eps 17: Revitalisasi Bahasa Daerah

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

thumbnail_promotion-content.jpg

promotion-content.jpg

TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

Rapor Pendidikan yang telah dirilis Kemendikbudristek sejak 1 April 2022, saat ini makin terarah pada peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Karena itu, sejumlah stakeholder pendidikan mulai dari unsur dinas pendidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, dan orangtua mengaku merasakan manfaat Rapor Pendidikan.

(I)

MENGENAKAN baju muslimah warna hitam dengan jilbab orange, Eka Annisa, Kepala Sekolah Haraki Preschool, Depok, menjawab lugas pertanyaan Iwan Syahril, Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, tentang strategi sekolahnya dalam memperbaiki kualitas pendidikan, sebelum ada Rapor Pendidikan.
“Base (dasar) kami untuk melakukan perbaikan adalah monitoring-evaluasi,” kata Eka, Selasa, 5 Maret 2024, pada acara Rapor Pendidikan 2024 (Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia yang Berkelanjutan) di Plaza Insan Berprestasi, Kemendikbudristek, Senayan.
Eka mengaku bahwa saat itu, ia dan para guru di Haraki Preschool hanya fokus pada kondisi ideal yang ingin dicapai dengan cara membandingkan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan.
“Lalu rencana tindak lanjut,” tambahnya. 
Eka menambahkan, saat itu ia belum menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti menelaah pendekatan guru kepada muird dan proses pembelajarannya.
“Memang, dampaknya masih minor,” ungkapnya.
Eka bukan satu-satunya kepala sekolah yang kerepotan mencari alat ukur dalam pembenahan sekolah. Dedeh Kurniasih, Kepala SLB Negeri 01 Jakarta merasakan pengalaman serupa. Perempuan berkacamata dengan busana dan jilbab yang seirama dengan Eka ini bercerita, bahwa sebelum menggunakan Rapor Pendidikan, ia dan para guru di SLB Negeri 01 Jakarta menggunakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan fokus pada skala prioritas yang akan dilaksanakan tanpa menggali akar permasalahannya.
“Kami tidak terpikir tuh,” ujarnya. 
Kondisi yang dialami Eka dan Dedeh tersebut, saat ini berubah. Seiring kehadiran Rapor Pendidikan, baik Eka dan Dedeh lebih jeli melihat akar masalah dan lebih terarah menentukan masa depan sekolahnya. Berbekal data yang ada di Rapor Pendidikan, mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif berbasis data.
“Nah sesudah ada Rapor Pendidikan, itu terus terang kami sangat terbantu, gitu ya pak. Karena di Rapor Pendidikan itu sudah tertera: masalahnya apa? akar masalahnya apa? terus bentuk pembenahannya juga apa? Jadi sudah terarah gitu,” ujar Dedeh dengan wajah sumringah.
Senada dengan Dedeh, Eka juga dapat melihat lebih cermat akar masalah yang dihadapi sekolahnya. 
“Kami sangat terbantu sekali,” ujarnya.
“Menarik sekali ketika bisa mengidentifikasi kemudian melakukan refleksi yang lebih detail, sehingga kami tahu; apa sih yang jadi program prioritas dan dibutuhkan oleh satuan pendidikan kami, gitu,” ujarnya senang.

(II)

RAPOR Pendidikan pertama kali diluncurkan pada Jumat, 1 April 2022. Saat itu, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa Rapor Pendidikan adalah dokumen, di mana setiap sekolah dapat menggunakan datanya yang komprehensif untuk mengidentifikasi masalah (menganalisa), melakukan refleksi, dan mengajukan pembenahan yang tepat untuk sekolahnya masing-masing.
“Jadi ini adalah perubahan paradigma, Bapak/Ibu. Rapor Pendidikan itu bukan untuk menghukum, tapi untuk memberikan indikator bagi stakeholder pendidikan; di mana saya harus benerin? di mana saya harus melangkah?” ujar pria yang akrab disapa Mas Menteri ini.
Dua tahun kemudian, tepatnya pada hari Selasa, 5 Maret 2024, Mas Menteri kembali menegaskan bahwa Rapor Pendidikan merupakan alat bantu bagi sekolah untuk melakukan identifikasi masalah, refleksi akar masalah, dan menentukan prioritas pembenahan. 
“Dengan siklus ini, peningkatan kualitas satuan pendidikan menjadi jauh lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Kami di Kemendikbudristek juga terus mengembangkan Rapor Pendidikan agar senantiasa menjadi alat bantu yang dapat menjawab kebutuhan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya. 
Pada kesempatan itu, Mas Menteri juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2024, satuan PAUD dapat mengakses hasil survei lingkungan belajar di Rapor Pendidikan.
“Dengan demikian, saat ini semua jenjang satuan pendidikan dapat menggunakan data dalam Rapor Pendidikan untuk meningkatkan layanan dan kualitas pendidikannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), mengatakan bahwa sumber data yang digunakan dalam Rapor Pendidikan sangat komprehensif, mulai dari hasil AN untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; hasil survei lingkungan belajar untuk jenjang PAUD; ditambah data dari Dapodik; ARKAS; akreditasi sekolah; data guru dari Direktorat GTK; treasure study untuk menghitung keterserapan lulusan SMK di dunia kerja; dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
“Jadi ini mahal sekali bapak/ibu. Kita mengumpulkan data dari berbagai sumber, biar kita yang repot menyediakan data-data ini; mengombinasikannya, menghitungnya, dan menjadikannya dalam bentuk indikator serta menyajikannya dalam platform yang mudah untuk dibaca dan digunakan,” ujar Anindito. 
Saat ini, tambah Anindito, ada tiga jenis Rapor Pendidikan, yaitu Rapor Pendidikan untuk sekolah, Rapor Pendidikan untuk Pemda. “Dan Insyaallah beberapa waktu lagi akan kita luncurkan Rapor Pendidikan versi publiknya. Ditunggu tanggal mainnya,” ujarnya sambil tersenyum.

(III)

DEDEH memperbaiki letak kacamatanya. Di hadapan Iwan Syahril dan audiens acara Rapor Pendidikan 2024, ia mengatakan bahwa Rapor Pendidikan berdampak positif pada sekolah yang ia pimpin. 
“Ya, sangat berdampak,” tegas Dedeh. 
Dedeh menambahkan bahwa dengan Rapor Pendidikan, seolah ia diarahkan. Sehingga, dengan mudah ia mampu mengidentifikasi akar masalah, lengkap dengan jalan keluarnya. Pembenahan kualitas sekolah tergambar jelas di Rapor Pendidikan. 
“Kita tinggal melihat apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Saya lihat sekarang ini yang yang agak kurang itu di literasi dan numerasi. Tahun sebelumnya kan merah. Sekarang ada tulisan kurang. Berarti agak meningkat, walaupun belum dinyatakan baik,” kata Dedeh sembari melempar senyum. 
“Sekarang lebih terarah,” imbuhnya. 
Setelah mengetahui akar masalah dan solusi yang harus digarap, kemudian Dedeh melangkah ke Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk menganggarkan pelbagai kegiatan pembenahan kualitas pendidikan. Bagi Dedeh, pembenahan tak melulu membutuhkan biaya. 
“Ada yang ber-budget dan ada yang tidak. Jadi tidak semuanya harus mengeluarkan uang dari BOSP,” kata Dedeh.
Buah manis Rapor Pendidikan itu juga dirasakan oleh Eka. Ia mampu melihat dengan detail dan cermat kondisi sekolahnya. Mulai dari akar masalah yang terjadi hingga solusi yang mesti digarap. Ia menyadari, keberadaan Rapor Pendidikan mampu memproyeksi kualitas satuan pendidikan, karena semua dirancang menggunakan Perencanaan Berbasis Data (PBD). 
“Setelah kita melakukan PBD itu ada peningkatan kompetensi sehingga kita bisa membuat komunitas belajar, membuat workshop-workshop dan juga sampai memanggil narasumber untuk menilik; apa sih yang mau dituju untuk peningkatannya itu,” ungkap Eka bangga.
“Jadi, alhamdulillah. kami sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan begitu dibuka itu warnanya langsung hijau semua,” imbuhnya sembari melempar senyum.

(IV)

MANFAAT Rapor Pendidikan tidak hanya dirasakan kepala sekolah. Kholid, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, mengaku bahwa Rapor Pendidikan berhasil membantunya merumuskan strategi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Setelah mengidentifikasi akar masalah dan merefleksikannya, Kholid melakukan pembenahan pendidikan di daerah yang terkenal dengan kuliner Nasi Megono dan Soto Tauto ini dengan membentuk Tim 23, yang terdiri dari kepala sekolah, guru penggerak, operator, pengawas dan pegawai dinas pendidikan. 
Menurut Kholid, Tim 23 bekerja secara gotong-royong. Setiap Sabtu mereka membuka Rapor Pendidikan dan melihat satuan pendidikan yang membutuhkan pendampingan. Mereka tergerak dan bergerak tanpa pembiayaan dan mampu berjalan hingga saat ini.
“Manakala di tahun 2022 Rapor Pendidikannya kurang maksimal, itulah yang harus kita dampingi, baik tata cara pembelajarannya dan kualitas gurunya. Di situ kita dampingi selama setahun,” jelas Kholid.
“Alhamdulillah tahun ini naik kurang lebih 14 persen; yang sebelumnya 65 persen kini menjadi 79,92 persen,” kata Kholid disambut tepuk tangan audiens. 
Di samping itu, Kholid juga menjahit komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang Rapor Pendidikan. Ia sosialisasi ke DPRD, Bappeda, hingga SKPD lainnya. 
“Rapor Pendidikan itu sebagai pijakan perencanaan yang ada di Kabupaten Pekalongan termasuk di satuan pendidikan. Dengan hadirnya Rapor Pendidikan, sekolah juga bisa memberikan masukan-masukan ke dalam data yang harus kita laksanakan dari tahun ke tahun,” tutup Kholid. 
Lebih jauh, Rapor Pendidikan juga berdampak positif kepada wali murid. Ini seperti disampaikan Yayuk, wali murid di SMA 78 Jakarta, dan Ayunda, wali murid salah satu sekolah dari Medan, Sumatera Utara. Keduanya merasa senang bukan kepalang saat Rapor Pendidikan digunakan di sekolah anak-anak mereka. 
“Ini sangat penting, dan kami merasa bersyukur saat melihat poster Rapor Pendidikan dipampang di halaman sekolah. Sehingga orang tua dengan mudah melihat hasilnya,” ungkap Yayuk. 
Perempuan yang juga merupakan anggota komite sekolah itu, tak hanya melihat informasi Rapor Pendidikan. Ia juga tergugah untuk bergerak memberikan kontribusi kepada sekolah dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan sekolah. Ia mengorganisir seminar guna meningkatkan pengetahuan orang tua dan murid mengenai urgensi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
“Lingkungan yang kondusif itu supaya anak-anak ini optimal dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan potensi, minat, dan bakatnya. Itu merupakan kewajiban kita bersama,” tegas Yayuk. 
“Kami memberikan informasi tentang peran orang tua dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Kami juga memberikan seminar kepada anak-anak terkait menjadi remaja cerdas berkarakter, berakhlak mulia menuju generasi emas 2045,” imbuhnya. 
Pengalaman manis yang dialami Yayuk itu, tak dirasakan Ayunda. Ia mengaku kesulitan mengakses Rapor Pendidikan. Ia butuh usaha keras untuk mendapatkannya. 
Namun akhirnya, ia berhasil memperoleh Rapor Pendidikan.
“Oh, akhirnya ada sesuatu nih di rapor pendidikan, yang tidak hanya berisi kegiatan saja, tapi ada gebrakan,” kata Ayunda senang. 
Di titik itu, Ayunda menyadari bahwa selama ini sekolah cenderung menilai peserta didik secara general. Namun ketika ada Rapor Pendidikan, ada enam hal yang disasar. Hal tersebut menjadi modal dan bahan bagi Ayunda untuk ketemu dan berbincang dengan sekolah. 
“Saya ngomong, sekarang ada datanya,” kata Ayunda. 
“Apalagi ketika saya lihat ada karakter, yang diletakkan sebelum kualitas pembelajaran, itu saya ngerasa seperti satu hati dengan Kemendikbud. Karena akhirnya kita sepaham, bahwa ternyata untuk mencapai kualitas pembelajaran yang baik itu dimulai dari karakter,” imbuh Ayunda menerangkan. 
Bagi Ayunda, Rapor Pendidikan bukanlah sesuatu yang memalukan. Itu sebabnya, ia menghimbau kepada kepala sekolah untuk terbuka dan tak perlu menutup-nutupi. Bahkan, tambah Ayunda, Rapor Pendidikan bisa menjadi salah satu media untuk meningkatkan kolaborasi antara orang tua dan sekolah.*


medium_image_rapor pendidikan.png

small_image_rapor pendidikan.png

thumbnail_image_rapor pendidikan.png

image_rapor pendidikan.png

Rapor Pendidikan Wujudkan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan

DALAM dua sampai tiga tahun terakhir, berbagai kebijakan dan program yang dicetuskan Kemendikbudristek bertujuan supaya semua generasi bangsa bisa mendapatkan pengalaman yang membuat mereka menjadi manusia merdeka.

Bagi Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bisa berpikir dan bertindak secara mandiri. Kemandirian, itulah cita-cita kita bersama!

Supaya cita-cita itu bisa terwujud, yang pertama-tama harus dilaksanakan adalah membentuk lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, sekolah perlu menyediakan pembelajaran yang berpusat pada murid; pembelajaran yang tidak dituntut menyelesaikan materi yang ada di buku, namun lebih pada bagaimana membimbing murid dapat memahami materi secara optimal. Karena itu pembelajaran harus memperhatikan kondisi awal murid, dan memastikan mereka belajar menjadi lebih baik; menjadi manusia yang lebih berkarakter, lebih kompeten dibandingkan ketika sebelum mereka ada di sekolah. 

Ciri lain dari sekolah yang kita cita-citakan bersama adalah tradisi refleksi dari para guru. Karena itu guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Secara kolaboratif, para guru mesti terbiasa merefleksikan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, sekaligus dampaknya kepada murid-muridnya. Tahap selanjutnya, mereka harus bersedia berbenah dan/atau membenahi yang kurang.

Tentu peran kepala sekolah sebagai lokomotif perubahan tak bisa dipandang sepele. Kepala sekolah menentukan ekosistem pendidikan di sekolah. Ia mesti memastikan para guru berani berinovasi tanpa merasa ketakutan. Dan untuk itu sekolah perlu bertransformasi. Tentu, dukungan pemerintah daerah sangat menentukan bandul transformasi itu bergerak.

Proses di atas, makin berdampak signifikan dengan dukungan Rapor Pendidikan. Karena Episode Merdeka Belajar ke-19 ini, berisi laporan hasil Asesmen Nasional dan survei lingkungan belajar yang dipadukan dengan data lintas sektor, untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah. 

Rapor Pendidikan ini adalah energi yang turut menggerakan perubahan-perubahan tersebut. Analoginya sederhana. Kurikulum Merdeka ibarat peta, dan Rapor Pendidikan adalah kompasnya. Platform Rapor Pendidikan menjadi medical check up guna mendiagnosis kondisi satuan pendidikan. Karena tiap tahun, Rapor Pendidikan menyajikan diagnosis bagi satuan pendidikan dan Pemda untuk mengecek, dan merefleksikan apa yang sudah baik di sekolah dan di daerah, serta di mana saja area-area yang masih perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan lebih lanjut. 

Berdasarkan data, saat ini, seluruh pemerintah daerah sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan 90% di antaranya telah memanfaatkannya untuk perencanaan dan penganggaran berbasis data. Begitu pun untuk satuan pendidikan, lebih dari 350 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan hampir 90% sudah memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Di tahun 2024 ini, Rapor Pendidikan terus berinovasi dan terus melakukan pusparagam penyempurnaan. Mulai dari tampilan hingga panduan yang lebih jelas dan komprehensif antara data Rapor Pendidikan dengan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah. Sebab, sebelumnya penggunaan Rapor Pendidikan hanya berhenti pada perencanaan dan penganggaran.

Miskonsepsi itu mulai diperbaiki oleh Kemendikbudristek melalui pelbagai sosialisasi, hingga penyadaran bahwa seyogyanya seluruh Kebijakan Merdeka Belajar merupakan satu kesatuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, menuju sekolah yang mendorong murid menjadi manusia yang mandiri. Karena itu, gotong-royong untuk terus melanjutkan gerakan Merdeka Belajar adalah keniscayaan. Semoga!

*Catatan: opini ini dinarasikan dari Pidato Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D., Kepala BSKAP Kemendikbudristek pada acara Rapor Pendidikan 2024, Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia yang Berkelanjutan.*


small_240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid.jpg

thumbnail_240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid.jpg

240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid.jpg

Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid

Kemendikbudristek Dorong Pemerintah Daerah Bentuk Unit Layanan Disabilitas

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan webinar mengenai sosialisasi percepatan pembentukan Unit Layanan Disabilitas  (2/4). Unit Layanan Disabilitas (ULD) merupakan bagian integral dari suatu institusi atau lembaga yang memiliki peran sebagai penyelenggara layanan dan fasilitas bagi individu dengan disabilitas yang bertujuan untuk memberikan akses dan layanan yang setara serta inklusif bagi seluruh warga negara.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Praptono mengatakan, agenda webinar ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai program ULD dalam memberikan fasilitas pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) menjelang masa penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025

“Ini adalah pertemuan lanjutan yang sebelumnya kami sudah mengundang teman-teman Dinas Pendidikan untuk bagaimana kita bisa membuat langkah-langkah cepat agar setiap anak-anak didik kita mendapatkan hak pendidikan secara baik apalagi beberapa saat lagi kita akan memasuki masa penerimaan peserta didik baru. Jika kita tidak peduli dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau Penyandang Disabilitas, maka anak-anak itu akan menjadi pihak yang tertinggalkan,” terang Praptono.

Pembentukan ULD telah tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 yang menetapkan tanggung jawab sekolah formal dalam menyesuaikan dan menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Hingga 31 Maret 2024, telah terkonfirmasi terdapat 29 dari 38 provinsi yang sudah memulai membentuk ULD dan terdapat 10 provinsi yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) tentang ULD pada tingkat Dinas Pendidikan Provinsi. Sementara pada tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota telah terkonfirmasi terdapat 268 Kab./Kota dengan 77 Kab./Kota yang sudah memiliki SK ULD. 

Plt. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Aswin Wihdiyanto menambahkan, pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dapat diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sehingga dapat berfungsi saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PDPB).

“Saya berharap ULD bisa diterapkan di seluruh Kabupaten dan kota, tentunya secara bertahap. Dan harapannya juga agar tahun ini ULD dapat berfungsi saat penerimaan peserta didik baru” jelas Aswin. 


ULD Daerah Bantu Wujudkan Pendidikan Inklusif

Program ULD telah terealisasi di sejumlah daerah, salah satunya adalah Kota Jakarta Barat. Staf Teknis Ahli di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Meidinta Rinda Tania menjelaskan bahwa terdapat sejumlah program dalam menjalankan ULD Jakarta Barat seperti: Program Forum Diskusi Pendidikan Inklusif dan Media Sosial, Program Peningkatan Kapasitas Guru untuk Pendidikan Inklusif Se-Jakarta Barat, dan Program Kolaborasi Penelitian dengan Universitas. 

Pada Program Forum Diskusi Pendidikan Inklusif dan Media Sosial, ULD Jakarta Barat menyediakan sarana diskusi mengenai pendidikan inklusif melalui media sosial Whatsapp dan Instagram. 

“ULD Jakarta Barat memanfaatkan fitur Whatsapp Group sebagai forum diskusi serta konsultasi mengenai Pendidikan Inklusif dengan tenaga ahli terbaik terbaik di Jakarta Barat. Sementara itu, akun instagram @westjkt_inclusivecare adalah akun resmi dari ULD Jakarta Barat yang berfungsi untuk menyebarkan isu terkait iklim inklusivitas yang dikurasi oleh pakar pendidikan inklusif nasional” kata Meidinta. 

Selanjutnya, pada Program Peningkatan Kapasitas Guru untuk Pendidikan Inklusif, ULD Jakarta Barat menyediakan berbagai pelatihan untuk guru dalam menjalankan pendidikan inklusif di wilayah tersebut. 

“Kami melaksanakan pelatihan-pelatihan ini  secara berkala sesuai dengan kebutuhan guru. Mulai dari menerapkan kebijakan pemerintah pusat hingga menilai, mengawal perpindahan antar jenjang bagi siswa dengan kebutuhan khusus,” jelasnya. 

Pada Program Kolaborasi Penelitian dengan Universitas, ULD Jakarta Barat menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Meidinta yakin, bahwa program berbasis data menjadi kunci keberhasilan penerapan pendidikan inklusif di Jakarta Barat.

Selain Kota Jakarta Barat,  terdapat provinsi Sulawesi Selatan yang telah membentuk ULD. Analis Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Rosaeni, mengatakan bahwa pelaksanaan ULD di daerahnya berjalan baik dan tidak menemukan banyak tantangan sebab mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. 

“Setelah hasil pertemuan bersama dengan bapak Kepala Dinas Pendidikan, beliau sangat merespon dan sangat antusias sehingga ULD kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, alhamdulillah selesai sesuai dengan rencana kami selama ini” ujar Rosa.


Mengapa dana bosda untuk sma kabungan kota jayapura belum d trima para siswa-siswi gabungan sampai saat ini 

VIDEO

MERDEKA BELAJAR eps 17: Revitalisasi Bahasa Daerah

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH