News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen kembali menerbitkan Nawala PDM, yang dikemas secara ringkas dengan tampilan menarik.

Pada Edisi April 2024 ini, Nawala PDM mengangkat beberapa tema, mulai dari Kurikulum Merdeka, Pendidikan Inklusif, hingga Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan dari sudut pandang penerima manfaat.

Yuk, segera unduh nawala PDM [di sini](https://drive.google.com/file/d/1TL6sC1_-bY73GnRsTi9Kty2VNeJpoIbM/view?usp=sharing)

medium_WhatsApp Image 2024-07-25 at 21.42.27.jpeg

small_WhatsApp Image 2024-07-25 at 21.42.27.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2024-07-25 at 21.42.27.jpeg

WhatsApp Image 2024-07-25 at 21.42.27.jpeg

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen kembali menerbitkan Nawala PDM, yang dikemas secara ringkas dengan tampilan menarik.
Pada Edisi April 2024 ini, Nawala PDM mengangkat beberapa tema, mulai dari Kurikulum Merdeka, Pendidikan Ink

Nawala PDM Edisi April 2024

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema "Nusantara Baru Indonesia Maju", dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.
1. Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing/ Pimpinan Organisasi Internasional telah mengeluarkan tema, logo, dan panduan identitas visual peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahura 2024.
2. Pimpinan unit kerja memedomani dan menggunakan tema, logo, dan panduan identitas visual peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024. 
3. Tema, Logo, dan panduan identitas visual peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 dapat diunduh pada laman Kementerian Sekretariat Negara melalui tautan: https://www.setneg.go.id/view/index/peringatan-hari-ulang-tahun-ke-79_kemerdekaan_republik_indonesia-tahun-2024 .

Klik [Disini](https://drive.google.com/file/d/1H92PmC2lTmwJMPP_4Ax1-VjilT2JyLwA/view?usp=sharing) untuk mendownload Surat Edaran Penggunaan Tema, Logo, dan Panduan Identitas Visual Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

large_Screenshot 2024-07-16 095209.png

medium_Screenshot 2024-07-16 095209.png

small_Screenshot 2024-07-16 095209.png

thumbnail_Screenshot 2024-07-16 095209.png

Screenshot 2024-07-16 095209.png

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema "Nusantara Baru Indonesia Maju", dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Paniti

Surat Edaran Penggunaan Tema, Logo, dan Panduan Indentitas Visual Peringatan Hari Ulang Tahun Ke - 79 Kemerdekaan Republik Indonesia

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Kepala Satuan Pendidikan
4. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi 
6. Kepala Balai Besar/Balai Guru Penggerak di seluruh Indonesia


Dalam waktu dekat, satuan pendidikan akan melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2024/2025 yang merupakan kegiatan pertama bagi peserta didik baru di sekolah untuk pengenalan program, tata kelola, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.


Unduh Surat Edaran tentang MPLS [disini](https://drive.google.com/file/d/1DVRAEzA9vVYzaYJXkelnkHYYkDpll5Bs/view?usp=sharing) 


large_SS MPLS.png

medium_SS MPLS.png

small_SS MPLS.png

thumbnail_SS MPLS.png

SS MPLS.png

Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Kepala Satuan Pendidikan
Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi 
Kepala Bal

Surat Edaran Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun Ajaran 2024/2025

**Jakarta, 4 Juli 2024** – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,  dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan menyelenggarakan Puncak Festival Kurikulum Merdeka x Anugerah Merdeka Belajar, Jumat (5/7). Acara yang akan digelar di Lobby Plenary dan Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta ini merupakan gabungan dua kegiatan besar dan menjadi ruang inspirasi, ekspresi, dan edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. 

Gelaran ini juga menjadi puncak perayaan atas partisipasi dan gotong royong semua pihak dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar. Pada kesempatan ini juga turut diberikan apresiasi kepada para guru, peserta didik, orang tua, perwakilan pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah menunjukkan komitmennya  menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya dan saling menguatkan.
 
Puncak Festival Kurikulum Merdeka dan Anugerah Merdeka Belajar bertujuan untuk menyebarluaskan energi, semangat, dan praktik baik implementasi Kurikulum Merdeka serta program prioritas lainnya dari Direktorat Jenderal Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah. Selain itu, kegiatan ini merupakan momentum semangat akhir tahun ajaran untuk berbagi pengalaman positif dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, memberikan apresiasi dan memperkuat komitmen pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan orang tua, dalam mendukung Gerakan Merdeka Belajar.

Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Iwan Syahril, mengungkapkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan semangat gotong royong dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan mulai dari Kurikulum Merdeka dan program-program prioritas lainnya yang telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.    

“Puncak Festival Kurikulum Merdeka ini akan menyajikan berbagai kegiatan menarik dan inspiratif. Salah satunya dengan menampilkan 46 karya terpilih dari 43 ribu karya yang telah dikirim oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua yang mengirimkan Potret Cerita Kurikulum Merdeka. Di sini, para peserta dapat berbagi pengalaman dan praktik baik dalam implementasi Kurikulum Merdeka serta berbagi semangat menyambut Tahun Ajaran Baru 2024/2025,” ujar Iwan saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/7).
 
Sedangkan dalam Anugerah Merdeka Belajar, Kemendikbudristek akan memberikan penghargaan untuk pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung Gerakan Merdeka Belajar. Anugerah Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan apresiasi dan memperkuat dukungan para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.
 
Rangkaian acara juga diisi dengan gelar wicara yang akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dari stakeholder pendidikan seperti peserta didik, guru, orang tua, praktisi pendidikan, dan pemerintah daerah. Gelar wicara yang akan dipandu oleh Nucha Bachri dan Shahnaz Haque sebagai moderator ini akan membahas semangat menciptakan pembelajaran menyenangkan untuk peserta didik dan gotong royong memperkuat ekosistem pendidikan dalam penerapan Kurikulum Merdeka serta Gerakan Merdeka Belajar.
 
Selain itu akan ada sesi Kids Talk yang menampilkan murid-murid berbakat dan akan berbagi cerita tentang pengembangan diri di sekolah. Nabila Ramadhani, seorang murid dari SDN 2 Citatah, Kabupaten Bandung Barat akan berbicara tentang perkembangan dini dan dukungan ekosistem pembelajaran yang berfokus pada siswa. 

Berikutnya, Muhammad Attalah Rasikhah, murid dari SLBN Cicendo, Kota Bandung, akan turut bercerita tentang kesenangan belajar di sekolah dengan dukungan guru-guru yang terus percaya dengan potensi, bakat dan minat murid. Akan hadir juga, Gilbert Jambormias, murid dari SMA Xaverius Ambon, dengan sajian musik khas Maluku yang mencerminkan toleransi yang dibangun melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
 
Puncak Festival Kurikulum Merdeka diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta. Sementara Anugerah Merdeka Belajar rencananya akan dihadiri oleh 600 peserta. Masyarakat yang tidak bisa hadir secara langsung untuk menyaksikan acara ini, dapat menonton melalui YouTube KEMENDIKBUD RI.
 
“Dua agenda besar yang digagas Ditjen PAUD Dikdasmen ini diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam menyongsong tahun ajaran baru melalui kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, mitra, komunitas, dan masyarakat untuk saling berbagi dan menguatkan,” pungkas Iwan Syahril. 

Dirjen PAUD Dikdasmen juga berharap dengan menunjukkan semangat gotong royong yang sudah terbangun di berbagai daerah di Indonesia, maka ekosistem pendidikan akan dapat terus menjaga nyala semangat untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, guna mewujudkan generasi penerus berkarakter Pancasila.

![COVER LAMAN PDM SIPERS 288 FKM.jpeg](/uploads/COVER_LAMAN_PDM_SIPERS_288_FKM_f36b62c73d.jpeg)

Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor: 288/sipers/A6/VII/2024 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Laman: kemdikbud.go.id
- Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
- Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
- Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri 
- Youtube: KEMENDIKBUD RI
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar   #KurikulumMerdeka

medium_2024-07-04 16_56_46-COVER LAMAN PDM SIPERS 288 FKM.png

small_2024-07-04 16_56_46-COVER LAMAN PDM SIPERS 288 FKM.png

thumbnail_2024-07-04 16_56_46-COVER LAMAN PDM SIPERS 288 FKM.png

2024-07-04 16_56_46-COVER LAMAN PDM SIPERS 288 FKM.png

Jakarta, 4 Juli 2024 – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,  dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan menye

Kemendikbudristek Gelar Kembali Puncak Festival Kurikulum Merdeka dan Anugerah Merdeka Belajar

Dasar Hukum:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasioal Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045).

Dengan hormat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. **Penyaluran Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, dan BOP Kesetaraan Reguler dilakukan dalam dua tahapan penyaluran**, yaitu:

    a. **Tahap I**, paling cepat disalurkan bulan Januari dan paling lambat bulan Juni 2024

    b. **Tahap II**, paling cepat disalurkan bulan Juli dan paling lambat bulan Oktober 2024

2. **Penyaluran Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, dan BOP Kesetaraan Reguler Tahap II sebagaimana butir 1 (satu) dilakukan pada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan**, yaitu:

    a.	Menyampaikan **laporan realisasi keseluruhan** yang terdiri dari:
         -   Laporan realisasi penggunaan dana BOSP 2023, baik reguler maupun kinerja;
         -   Laporan sisa dana BOSP 2023 yang telah dikonformasi oleh Dinas Pendidikan; dan
         -   Laporan hasil penyesuaian pelaksanaan barang/jasa (PBJ) satuan pendidikan

    b.	Menyampaikan **laporan realisasi minimal 50%** penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler yang diterima pada tahap I 2024.

3. **Laporan hasil penyelesaian PBJ satuan pendidikan** sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) Huruf a angka 3) merupakan penyelesaian atas transaksi pada siplah yang bersumber dari Dana BOSP 2023.

4. **Berdasarkan data per 5 Juni 2024**:
    
    a.	**106.148 penerima BOS dan 112.559 penerima BOP belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP Tahap I 2024 minimal 50%**;

    b.	**6.053 penerima BOS dan 4.198 penerima BOP belum dikonfirmasi Dinas Pendidikan untuk nilai sisa dana BOSP 2023**;

    c.	**178 penerima BOS dan 435 penerima BOP belum menyampaikan laporan Dana BOSP 2023**.

5. **Dalam hal satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP 2023 sampai dengan batas waktu tanggal 25 Juni 2024, maka satuan pendidikan tidak dapat menerima Dana BOSP tahun anggaran 2024.**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka penyaluran Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap II 2024 yang cepat dan tepat untuk mendukung operasional pembelajaran, kami menghimbau Saudara sesuai dengan kewenangannya untuk:
1. Menginformasikan dan memastikan seluruh satuan pendidikan menyampaikan laporan Dana BOSP 2023 selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2024;
2. Melakukan konfirmasi sisa Dana BOSP tahun 2023 pada sistem Manajemen RKAS (MARKAS);
3. Melakukan percepatan pada satuan pendidikan untuk menyampaikan laporan realisasi Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap I 2024 Minimal 50% pada sistem Aplikasi RKAS (ARKAS);
4. Membantu satuan pendidikan dalam melakukan penyelesaian transaksi belum selesai untuk PBJ siplah; dan
5. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan pelaporan Dana BOSP.

Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Lihat/Unduh [**Surat Edaran Dirjen Persiapan Penyaluran Dana BOSP Tahap II Tahun 2024**](https://drive.google.com/file/d/1Yf07w1iSd5v__kMbvTAHLe5hmCmc01gD/view?usp=sharing)

Miris ketika saya melihat anggaran Dana BOS di wilayah saya di SD NEGERI TOLOUWI selalu di sunat/korupsi oleh oknum kepsek
Laporan pengguna'an dana BOS yg tidak sesuai fakta yg ada di lapangan, bahkan hampir semua laporan pengguna'an dana BOS SDN TOLOUWI itu merupakan kebohongan paling fatal yg dilakukan oleh oknum kepseknya baik dari tahun ke tahun, dari tahap 1 sampai tahap 2,3 itu semua laporan palsu.. 

Kapan dana bos tahap 2 tahun 2024 terrealisasi 

medium_Cover artikel laman PDM_BOS tahap 2.png

small_Cover artikel laman PDM_BOS tahap 2.png

thumbnail_Cover artikel laman PDM_BOS tahap 2.png

Cover artikel laman PDM_BOS tahap 2.png

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Surat Edaran Persiapan Penyaluran Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler Tahap II Tahun 2024

DALAM rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta mendukung penyelenggaraan PPDB yang obyektif,  transparan, dan akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan PPDB.

Melalui Surat Edaran (SE) yang ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2024 itu, KPK berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan PPDB mengindari tindakan koruptif, agar setiap calon peserta didik memperoleh keadilan dan/atau kesempatan yang sama, baik sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan PPDB.

SE yang ditujukan kepada seluruh pihak unit pelaksana teknis yang membidangi pendidikan, pendidikan madrasah, dan/atau pendidikan keagamaan, itu berisi delapan himbauan, yaitu:

1. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

2. Tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana; 

3. Dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB dengan Inspektorat Daerah atau Kantor Wilayah terkait dan/atau Inspektorat Kementerian sesuai kewenangannya;

4. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya;

5. Permintaan dana dan/ atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/ atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi; 

6. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalarn jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

7. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/ atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL) pada tautan www.gol.kpk.go.id;

8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan www.jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) atau pada tautan www.gol.kpk.go.id.

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK, Nawawi Pomolango, dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri RI; Menteri Agama RI Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi RI; Gubernur; Bupati/walikota; dan Inspektur KPK, ini dapat diunduh di [sini](https://drive.google.com/file/d/1EHaT_GMeMdWxqJkka0q2S-S_c-Gfx15x/view?usp=sharing).


large_kpk.jpg

medium_kpk.jpg

small_kpk.jpg

thumbnail_kpk.jpg

kpk.jpg

DALAM rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta mendukung penyelenggaraan PPDB yang obyektif,  transparan, dan akuntabel, Ko

KPK Terbitkan SE Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan PPDB

RECENT NEWS

BERITA TERKINI

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

BERITA