di Masa Pandemi Covid-19

Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran

Galeri

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

Picture and images collection

Koleksi gambar dan foto

Gallery 56

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani

khd.png

Ki Hajar Dewantara

Pahlawan Pendidikan

Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Presiden_Sukarno.jpg/220px-Presiden_Sukarno.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Presiden_Sukarno.jpg/220px-Presiden_Sukarno.jpg

Sukarno

Proklamator Kemerdekaan RI

Tokoh yang berjasa terhadap bangsa Indonesia

TOKOH HARI INI

Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

thumbnail_promotion-content.jpg

promotion-content.jpg

TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hari ini mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2021. Kebijakan anggaran ini merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 tahun lalu yang didukung Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah. 

“Hari ini menggembirakan untuk kita semua karena melalui kebijakan BOS dan DAK Fisik ini akan memberikan dampak positif kepada daerah terutama yang sangat membutuhkan seperti daerah 3T, karena mekanisme kebijakan anggaran afirmatif ini dirancang dengan mengikuti kebutuhan daerah masing-masing,” terang Mendikbud saat menyosialisasikan kebijakan BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021, secara daring, Kamis (25/2).

Lebih lanjut Mendikbud juga menjelaskan hasil dari kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. “Hal ini sangat membantu para kepala satuan pendidikan dalam mengelola sekolah masing-masing, utamanya di masa awal pandemi. Sebanyak 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan,” ungkap Mendikbud.

Upaya transformasi pengelolaan dana BOS terus dilakukan Kemendikbud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat penyaluran untuk  meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS. 

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Selain itu mulai tahun ini, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antar daerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi  (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. 

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang Sekolah Dasar (SD) rata-rata kenaikan 12,19 persen dengan satuan biaya Rp900.000 (terendah) s.d. Rp1.960.000 (tertinggi). Sekolah Menengah Pertama (SMP) rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp1.100.000 (terendah) s.d. Rp2.480.000 (tertinggi). Kemudian untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) rata-rata kenaikan 13,68 persen dengan satuan biaya Rp1.500.000 (terendah) s.d. Rp3.470.000 (tertinggi). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rata-rata kenaikan 13,61 persen dengan satuan biaya Rp1.600.000 (terendah) s.d. Rp3.720.000 (tertinggi). Sementara itu, Sekolah Luar Biasa (SLB) rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp3.500.000 (terendah) s.d. Rp7.940.000 (tertinggi). 

“Sekarang dana BOS ada perubahan yang lebih afirmatif. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional,” jelas Mendikbud.

Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor, tidak dibatasi alokasi maksimal jika dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara pembayaran honor dalam kondisi normal adalah maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta. Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga  kependidikan apabila dana masih tersedia. “Bagi daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana, maka ketetapan honor bisa lebih dari 50%,” imbuh Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen Paud Dasmen), Jumeri saat sesi tanya jawab mendampingi Mendikbud. 

Pada tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan meningkatkan tingkat pelaporan. Pada bulan September 2020, 70 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1 dan di bulan Desember 2020, 99 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. “Ini meningkat secara dramatis karena kita menerapkan pelaporan secara daring (online). Transformasi yang luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita,” kata Mendikbud.  

Ditambahkan Jumeri, pelaporan secara daring merupakan bagian dari akuntabilitas atas bantuan yang diberikan kepada satuan pendidikan. Penerimaan laporan penerimaan tahap 1 bisa sebagai dasar untuk sekolah menerima dana BOS untuk tahap 3, bukan tahap 2. “Jadi ada selang 1 tahap bagi satuan pendidikan untuk melaporkan,” terangnya. Apabila satuan pendidikan mengalami kesulitan akses internet, hal tersebut bisa dibantu oleh dinas pendidikan setempat.   

Sementara itu, alokasi DAK Fisik untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp17,7 triliun untuk 31.000 satuan pendidikan seluruh Indonesia. Penggunaan DAK Fisik adalah untuk memastikan ketuntasan sarana prasarana pendidikan, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bersifat kontraktual demi membantu kepala sekolah agar lebih fokus ke proses pembelajaran dan tidak terbebani administrasi proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini didukung pula oleh pelibatan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) untuk melakukan asesmen kerusakan sekolah sehingga meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah. “Setiap dinas PUPR punya tenaga profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi dan memonitor sehingga bisa memastikan anggaran kita tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik,” tekan Mendikbud. 

Di tahun 2020, kebijakan Kemendikbud adalah menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dengan berbagai kategori kerusakan dan hal tersebut dipenuhi secara parsial. Sedangkan di tahun ini, strategi yang diterapkan adalah memastikan perbaikan sarana dan prasarana secara tuntas dan menyeluruh sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. “Harapannya walaupun sasaran sekolahnya lebih mengecil tapi seluruh permasalahan sarana prasarana di sekolah itu selesai,” harap Mendikbud. 

Adapun produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan BOS maupun DAK fisik dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendikbud di laman https://jdih.kemdikbud.go.id. (Sumber: Siaran Pers Kemendikbud)


large_WhatsApp Image 2021-02-25 at 5.25.53 PM.jpeg

medium_WhatsApp Image 2021-02-25 at 5.25.53 PM.jpeg

small_WhatsApp Image 2021-02-25 at 5.25.53 PM.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2021-02-25 at 5.25.53 PM.jpeg

WhatsApp Image 2021-02-25 at 5.25.53 PM.jpeg

Kemendikbud Terbitkan Kebijakan Bantuan BOS Reguler dan DAK Fisik Tahun 2021

Dimulainya vaksinasi Covid-19 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan menjadi harapan baru bagi dunia pendidikan. Satuan pendidikan akan semakin percaya diri untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Anak-anak yang sudah hampir setahun belajar di rumah bisa segera kembali ke sekolah. 

Seperti diketahui, pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Presiden Joko Widodo menyaksikan pelaksanaan vaksinasi pertama untuk guru, tenaga kependidikan, dan dosen yang berlangsung di SMA Negeri 70, Bulungan, Jakarta Selatan.

"Hari ini vaksinasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah dimulai," ujar Jokowi selepas meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMA 70 yang ditayangkan langsung di channel Youtube Sekretariat Presiden. "Saya tadi menyaksikan semuanya berjalan lancar. Guru, tenaga pendidik yang ada di sini telah mulai divaksin," kata Presiden.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri dalam Webinar Vaksinasi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengatakan, pemberian vaksin sangat penting, bukan hanya melindungi masyarakat dari Covid-19 tetapi juga memulihkan kondisi sosial ekonomi dan pendidikan. 

“Tenaga pendidik baik guru maupun dosen memiliki resiko tinggi terhadap Covid-19, sehingga pembelajaran tatap muka masih sangat beresiko untuk diterapkan. Saat ini tercatat 86% satuan pendidikan kita masih belajar dari rumah dan hanya 14% melaksanakan pembelajaran tatap muka. Padahal sebagian besar peserta didik terkendala dalam pelaksanaan belajar di rumah. Keterbatasan internet menjadi kendala yang paling besar,” ujar Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Rabu, 24 Februari 2021.

Ia menjelaskan, upaya pemerintah dalam melakukan vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan ini dalam rangka akselerasi pembelajaran tatap muka. Dimana diharapkan setelah divaksinasi nanti ada keberanian masyarakat untuk segera memulai pembelajaran di sekolah.

“Kemendikbud bekerjasama dengan Kemenkes dan Kemenag melaksanakan program vaksinasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar pembelajaran tatap muka segera dapat diimplementasikan,” imbuhnya.

Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mengingatkan, kesuksesan pelaksanaan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidikan di Indonesia kuncinya ada pada dukungan pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi.

“Karena jumlah vaksinnya terbatas, tidak bisa langsung serentak seluruh Indonesia. Kami berharap pada bulan Juni nanti total seluruh wilayah sudah divaksinasi. Wilayah-wilayah yang sudah lebih dulu menerima vaksinasi secara tuntas, diharapkan bisa segera memulai pembelajaran tatap muka dan segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 setempat sesuai SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka. Selain itu pemerintah pusat dan daerah juga memiliki tantangan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Jadi bapak ibu guru dan dosen juga diharapkan menjadi duta vaksinasi untuk menjelaskan kepada peserta didik pentingnya vaksinasi,” papar Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril menyampaikan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas negara dalam upaya mengatasi masalah yang dihadapi dunia pendidikan. Cakupan vaksinasi bagi tenaga pendidik adalah sekolah negeri dan sekolah swasta, sekolah formal maupun non-formal, termasuk lembaga pendidikan di bawah Kemenag.

“Kita akan membagi tahapan pemberian vaksin sebagai berikut; tahap pertama vaksinasi dilakukan untuk pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan sederajat. Lalu tahap kedua untuk pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan sederajat. Tahap ketiga vaksinasi untuk pendidik di jenjang pendidikan tinggi,” ujarnya.
Iwan Syahril juga menyampaikan, Kemendikbud mengapresiasi komitmen dari Kemenkes bahwa vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan dapat selesai sebelum tahun ajaran baru, yaitu pada bulan Juni mendatang. 

Karena vaksinasi untuk guru di semua jenjang ini sudah menjadi arahan Presiden bahwa pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang harus bisa selesai sebelum tahun ajaran baru.

“Diharapkan akhir Mei seluruh vaksin bagi pendidik dan tenaga kependidikan sudah selesai, dan di akhir Juni sudah selesai vaksinasi kedua. Pasca vaksinasi di pertengahan Juli nanti diharapkan semua satuan pendidikan dari dasar dan menengah sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi pembelajaran di sekolah diharapkan bisa berangsur normal kembali,” ujarnya. (*)


large_WhatsApp Image 2021-02-25 at 1.53.23 AM.jpeg

medium_WhatsApp Image 2021-02-25 at 1.53.23 AM.jpeg

small_WhatsApp Image 2021-02-25 at 1.53.23 AM.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2021-02-25 at 1.53.23 AM.jpeg

WhatsApp Image 2021-02-25 at 1.53.23 AM.jpeg

Pendidik Divaksin Agar Proses Belajar Berangsur Normal

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, secara langsung menyaksikan pemberian vaksin perdana Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) kepada 650 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) serta perwakilan asosiasi organisasi profesi guru. Vaksinasi bagi PTK dilakukan sesuai amanat Presiden Joko Widodo bahwa PTK sebagai pelayan masyarakat diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

“Hari ini vaksinasi untuk pendidik dan tenaga pendidik dan kependidikan telah dimulai dan saya tadi menyaksikan semuanya berjalan lancar," kata Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan vaksinasi perdana untuk PTK di SMAN 70, Jakarta, Rabu (24/2).

Lebih lanjut Presiden menyampaikan, "targetnya pada bulan Juni nanti vaksinasi untuk lima juta guru, tenaga pendidik dan kependidikan insyaallah sudah bisa kita selesaikan saat mulai tahun ajaran baru dan semuanya bisa berjalan normal kembali," demikian ditekankan Presiden.

Mendikbud mengatakan, vaksinasi bagi PTK seluruh jenjang pendidikan di satuan pendidikan negeri dan swasta, baik formal maupun non-formal dan pendidikan keagamaan, akan diberikan secara bertahap mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD/RA/sederajat, SD/MI/sederajat, dan SLB. Selanjutnya pendidik dan tenaga kepdndidikan pada jenjang SMP/MTs/sederajat, SMA/MA/sederajat,  dan SMK. Tahap terakhir, akan diberikan vaksin kepada PTK pada jenjang pendidikan tinggi atau sederajat.

Setelah dilakukan di DKI Jakarta, vaksinasi bagi PTK ini diharapkan bisa diikuti dengan kegiatan serupa di provinsi-provinsi lain. Dengan memprioritaskan pemberian vaksin kepada PTK, Mendikbud berharap kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa segera dilakukan.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Menteri Kesehatan atas komitmen dan prioritasi vaksinasi bagi PTK,” ucap Mendikbud. Ia mengungkapkan bahwa esensi pemberian vaksinasi yang diprioritaskan untuk PTK adalah jawaban agar tahun ajaran baru bisa dimulai secara bertahap. Dimulai dari yang paling terdampak dan kesulitan menghadapi pembelajaran jarak jauh, yaitu peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SLB.

“Kami akan upayakan sebaik mungkin agar target vaksinasi bagi semua PTK selesai sesuai target yang dikoordinasikan Kemenkes dengan pemerintah daerah,” tegasnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan data PTK yang dijadikan basis pemberian vaksinasi. Adapun jadwal dan lokasi vaksinasi akan diinformasikan oleh dinas kesehatan/dinas pendidikan/kantor wilayah Kemenag masing-masing daerah.

Untuk mendapatkan vaksin, pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar cukup membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang ditentukan pemerintah daerah. Jika PTK tidak terdaftar, dapat menyertakan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan dan membawa surat ke lokasi vaksinasi. Selanjutnya, Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan vaksinasi yang paling memudahkan bagi seluruh PTK.

Abdul Latif, perwakilan guru dari SMAN 6 menuturkan antusiasnya sebagai penerima vaksin. “Saya senang dan saya yakin  vaksinasi ini bermanfaat. Ini bagus untuk menekan angka penularan Covid-19 supaya pendidikan dan perekonomian kembali berjalan normal,” katanya.

Menyetujui hal itu Sajid, Guru SMKN 43 mengatakan dengan vaksinasi, ia merasa lebih aman dan nyaman untuk berinteraksi terutama dengan peserta didik nantinya. “Mari ikuti program pemerintah karena ini adalah langkah terbaik pemerintah untuk PTK dan dunia pendidikan,” ucapnya yakin.  

Selain para guru, turut divaksinasi perwakilan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Forum Guru Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI), Asosiasi Guru Seni Budaya Indonesia (AGSBI), dan asosiasi profesi guru lainnya. 

Penyelenggaraan vaksinasi perdana bagi PTK hari ini terbagi ke dalam tiga gelombang. Gelombang pertama sebanyak 200 sasaran, gelombang 2 sebanyak 150 sasaran, dan gelombang 3 sebanyak 300 sasaran. Adapun daftar PTK yang mengikuti vaksinasi yaitu PAUD berjumlah 50 orang, SD berjumlah 90 orang, SMP berjumlah 70 orang, SMA berjumlah 111, SMK berjumlah 50 orang, SLB berjumlah 25 orang, madrasah berjumlah 50 orang, pendidikan tinggi berjumlah 130 orang, kesetaraan berjumlah 24 orang, organisasi profesi guru berjumlah 50 orang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML), Siti Nadia selaku juru bicara dari Kemenkes mengingatkan agar para guru memastikan dirinya terdaftar di satuan pendidikan dan tetap menjaga protokol kesehatan meski telah divaksinasi.

“Kepada seluruh masyarakat, mengingat angka penularan Covid-19 masih tinggi diharapkan semua pihak tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan 3M, meski dirinya sudah mendapat vaksin. Sementara untuk pemerintah daerah diharapkan memastikan data sasaran PTK valid dan segera melakukan vaksinasi bahkan hingga ke daerah terpencil di bawah otoritas,” imbau Siti Nadia. (Sumber: Siaran Pers Kemendikbud)


large_WhatsApp Image 2021-02-24 at 5.40.53 PM.jpeg

medium_WhatsApp Image 2021-02-24 at 5.40.53 PM.jpeg

small_WhatsApp Image 2021-02-24 at 5.40.53 PM.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2021-02-24 at 5.40.53 PM.jpeg

WhatsApp Image 2021-02-24 at 5.40.53 PM.jpeg

Mendikbud dan Menkes dampingi Presiden pada Vaksinasi Perdana untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan

recentNews

GALERI

Gallery 56

Koleksi gambar dan foto

FAQ

Frequently Asked Questions

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH